Ratusan guru honorer di Kabupaten Tulang Bawang sambangi Kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Rabu 16 Agustus 2023.
Ratusan guru honorer tersebut mendatangi kantor DPRD Tulang Bawang dengan lima tuntutan kepada Pemkab Tulang Bawang dan Anggota DPRD.
Pertama meminta Pemkab Tulang Bawang membuka formasi PPPK Tahun 2023. Tuntutan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.
Kedua para Guru Honorer meminta diperlakukan manusiawi sebagai manusia dan guru yang membentuk manusia calon pemimpin masa depan bangsa. Hal tersebut di karenakan terkadang guru menerima perlakuan yang tidak pantas dan ada aturan serta kebijakan yang justru membuat guru menderita.
Ketiga , meminta Pemkab Tulang Bawang memperhatikan nasib dan kesejahteraan Staf Tata Usaha honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Ke empat para guru honorer menyampaikan kondisi pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini dalam kondisi tidak baik baik saja.
Pasalnya, diduga terdapat oknum yang bermain dengan memeras kepala sekolah dengan melibatkan oknum penegak hukum.
Kelima, meminta agar pemerintah pusat maupun daerah lebih serius memperhatikan nasib guru.
Lima tuntutan tersebut disampaikan ratusan guru honorer Tulang Bawang bertepatan saat pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan sambutan Presiden Joko Widodo pada HUT RI ke 78.
Ratusan guru honorer tersebut berteriak lantang di depan Kantor DPRD Tulang Bawang dan menyuarakan nasib keinginan mereka.
Setelah sekitar satu jam lebih aksi para guru honorer berlangsung, para guru honorer tersebut akhirnya diterima mediasi seusai rapat paripurna selesai.
Ketua DPRD Tulang Bawang Sopi'i menyampaikan bahwa akan meneruskan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah daerah.
Senada, saat mediasi di ruang rapat Sekretaris DPRD, Ketua Komisi IV Morisman juga mengatakan bahwa aspirasi para guru honorer sebenarnya sudah disampaikan sejak lama.
"Keputusan bukan ada di DPRD. Karena itu ranah eksekutif," ungkapnya.
Meski begitu, DPRD Tulang Baw yang akan tetap mendorong keinginan para guru honorer kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua Komisi I Herwan Saleh menyampaikan bahwa DPRD akan menyarankan dan menyampaikan permintaan dan memperjuangkan nasib honorer kepada pemerintah daerah. "Selain itu nanti juga akan kami sampaikan ke badan anggaran apakah kesiapan anggaran Kabupaten Tulang Bawang mampu," ungkapnya.
Terpisah, Pj Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan usai rapat paripurna saat ditemui media menyampaikan bahwa tahun ini Pemkab Tulang Bawang belum mengadakan rekrutmen PPPK. "Untuk sementara tidak ada. Penerimaan CASN itu diawali rangkaian panjang, bukan ujug ujug hari ini langsung dibuka, tapi melalui usulan dulu formasi ke pusat," terangnya.
Kata Pj Bupati, usulan rekrutmen PPPK juga akan dilihat berdasarkan ketersediaan anggaran apakah mampu atau tidak. "Setelah itu baru diputuskan. (Tahun ini Tulang Bawang tidak ada rekrutmen PPPK) itu kebijakan yang sudah diambil tahun kemarin. Alasannya tidak tersedia cukup anggaran untuk membiayai," jelasnya.
Sementara, Ketua PGRI Tulang Bawang Daniel Anwar mengaku kecewa karena Pj Bupati tidak mau menemui para guru honorer. "Jujur kami kecewa, padahal tadi beliau ada," ungkapnya kecewa.
Ditanya soal langkah selanjutnya, Daniel mengaku akan mengawal nasib ratusan para guru honorer agar dapat mengikuti rekrutmen PPPK ke pemerintah pusat. "Tadi saat mediasi dengan anggota DPRD sepertinya langkah terakhir kami akan ke pusat. Karena memang usulan rekrutmen PPPK sudah ditutup," ungkapnya.
Dia mengaku kasian dengan nasib 948 orang tenaga pendidikan di Tulang Bawang yang kini nasibnya terkatung-katung. "Padahal anggaran DAU dari pemerintah pusat sebesar Rp 10 Miliar kabarnya sudah disiapkan, tapi kok dicuekin rekrutmen ini ada apa?," herannya.
Padahal, lanjutnya, pihaknya beberapa waktu lalu telah berkirim surat berharap agar pemerintah daerah membuka rekrutmen PPPK. "PMK sudah kami lampirkan. Tapi baru kemarin sebelum demo ada undangan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk rapat," akunya.
Ketua PGRI juga menanggapi adanya kabar isu dugaan intervensi kepada para tenaga honorer yang akan mengikuti aksi damai. Dijelaskannya, sebenarnya sekira 1.000 orang tenaga honorer kependidikan ingin ikut berpartisipasi dalam aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
Namun, pada waktu akan menggelar aksi, beberapa guru honorer banyak yang tidak ikut dengan alasan tidak diizinkan oleh pihak sekolah. "Kami resah bila benar sampai isu adanya pemecatan kepada guru-guru yang pada hari ini tengah memperjuangkan nasibnya, karena terus terang selama dua tahun ini guru honorer sangat menantikan dibukanya formasi PPPK di Kabupaten Tulang Bawang," ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Ristu Irham saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna membenarkan adanya rapat dadakan bersama guru-guru serta kepala sekolah di Kabupaten Tulang Bawang pada 15 Agustus 2023 di Dinas Pendidikan.
"Benar sebelumnya kita telah menggelar rapat, tetapi rapat tersebut hanya menjelaskan mengenai keuangan daerah saat ini," ungkapnya.
Lebih dalam, Ristu mengatakan bahwa didalam rapat tersebut pihaknya tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan guru-guru honorer bersama PGRI Tulang Bawang.
"Saya jaminkan bahwa tidak ada yang namanya intimidasi kepada guru-guru honorer. Bisa kalian tanya kepada Ketua PGRI Tulang Bawang tidak ada yang namanya bahasa yang akan melakukan pemecatan kepada guru honorer," terang Kadis Pendidikan tersebut.
Ristu berharap pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan baik, serta kebutuhan guru dapat diakomodir. "Kami justru sangat senang apabila ada guru yang diangkat menjadi PNS ataupun PPPK," tuturnya.
Setelah diterima mediasi dan menggelar aksi menyampaikan tuntutannya, para guru honorer tersebut kemudian membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD Tulang Bawang.
