Opini: Apa Pentingnya Viral Sebagai Pemicu Tindakan Pemerintah
 |
| Oleh Tri Rahmadona, ketua DPC PERMAHI |
Oleh Tri Rahmadona, ketua DPC PERMAHI
Sebagai Ketua DPC PERMAHI (Dewan Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia), saya ingin berbagi pendapat saya tentang mengapa viralitas suatu isu atau peristiwa sering kali menjadi faktor pemicu bagi tindakan pemerintah. Meskipun mungkin terdengar kurang ideal, fenomena ini memiliki beberapa alasan yang dapat dijelaskan.
1. Kesadaran dan Prioritas: Dalam lingkungan pemerintah yang kompleks, terdapat berbagai isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan. Pada saat yang sama, anggaran dan sumber daya yang terbatas membuatnya sulit bagi pemerintah untuk secara proaktif menangani semua masalah yang ada.
Dalam konteks ini, viralitas suatu isu mungkin menjadi faktor yang memperkuat kesadaran pemerintah dan membantu mengarahkan perhatian mereka pada isu tersebut. Ketika suatu masalah menjadi viral, tindakan pemerintah yang cepat diharapkan dapat mengatasi tekanan masyarakat.
Cantohnya, baru baru ini, warga Lampung khususnya di Sukaraja Bandar Lampung sangat berterimakasih oleh gerakan yang digaungkan oleh tiktoker yang memiliki nama akun @pandawara pasalnya karenanya lah banyak warga yang ikut serta bergerak untuk membersihkan sampah di pantai dilakukan oleh warga, petugas sampai pemerintah kota turut serta turun dan membantu aktivitas membersihkan sampah.
Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa harus viral dulu baru bergerak??
Alasan ke 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Keberadaan media sosial dan teknologi digital telah mengubah cara kita mendapatkan dan berbagi informasi. Ketika suatu isu atau peristiwa menjadi viral, informasi yang terkait dengan masalah tersebut menjadi lebih terlihat dan terjangkau bagi masyarakat umum.
Dalam situasi ini, pemerintah merasa tekanan untuk bertindak secara transparan dan akuntabel, karena kegagalan dalam menanggapi isu yang viral dapat berdampak negatif pada citra mereka.
Oleh karena itu, viralitas dapat membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah diterapkan dengan cepat dan secara terbuka untuk mengatasi permasalahan yang sedang viral.
Meskipun munculnya momentum ini banyak juga yang mengambil keuntungan belaka, ada yang hanya sekedar numpang pansos, dan ada yang ingin terlihat bekerja.
Alasan ke 3. Kesadaran Sosial dan Dukungan Masyarakat: Viralitas suatu isu sering kali mencerminkan tingkat kekhawatiran, kepedulian, atau kemarahan masyarakat tentang suatu masalah.
Ketika suatu isu menjadi viral, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat umum memiliki perhatian yang kuat terhadap permasalahan tersebut.
Dalam banyak kasus, viralitas dapat membangkitkan gerakan sosial yang mendukung perubahan dan menekan pemerintah untuk bertindak.
“Inilah mungkin yang menjadi jawaban mengapa harus viral dulu baru pada bergerak, ini benar-benar peduli terhadap lingkungan atau hanya sekedar memanfaatkan momentumnya saja, mengapa tidak dari kemarin-kemarin seperti ini?”.
Jika suatu isu tidak mendapatkan perhatian publik, kemungkinan besar pemerintah tidak akan merasa adanya tekanan untuk menangani masalah tersebut.
4. Peran Media dan Advokasi: Viralitas seringkali didorong oleh peran media dan advokasi dalam menyuarakan suatu isu. Media sosial memberikan platform yang kuat bagi individu dan kelompok untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Ketika isu atau peristiwa tertentu mendapatkan perhatian dari media mainstream atau tokoh-tokoh pengaruh, pesan tersebut menjadi lebih sulit untuk diabaikan oleh pemerintah.
Dalam banyak kasus, viralitas dapat menggerakkan media dan advokasi untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memaksa pemerintah untuk bertindak.
Namun, perlu diingat bahwa ketergantungan pada viralitas juga memiliki beberapa kelemahan. Tidak semua isu yang penting atau mendesak dapat secara efektif mencapai viralitas, dan ada risiko mengabaikan masalah yang kurang terpublikasikan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang krusial, terlepas dari tingkat viralitasnya.
Sebagai Ketua DPC PERMAHI, saya mendorong pemerintah untuk menjadi lebih responsif terhadap isu-isu yang mungkin tidak mencapai viralitas, namun tetap memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Sementara viralitas dapat menjadi pemicu tindakan pemerintah, keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
