Menurut Aris Ketua Umum aliansi rakyat mahasiswa anak daerah(ARMADA) serta aktivis PMII, menduga latar belakang keputusan pembuat undang-undang yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun tersebut tidak menjadi patokan untuk menjadi capres dan cawapres . Dia juga mencatat bahwa dua undang-undang sebelumnya, yaitu UU 23 Tahun 2003 dan UU 42 Tahun 2008, menetapkan batas usia minimal capres dan cawapres yaitu 35 tahun. Dengan demikian, terjadi peningkatan batas usia sebesar 5 tahun.
Aris menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amendemen, tidak ada ketentuan mengenai batas usia calon presiden atau calon wakil presiden, baik minimal maupun maksimal. Sebagai seorang Anak.muda, aris berpendapat bahwa tidak ada penghalang bagi pemuda atau orang tua untuk menjadi pemimpin negara selama mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Serta ideal dalam menjalankan tugas dan pungsi
Karna anak muda juga punya peran penting di republik ini
Ucapnya
Gugatan ini akan menjadi perhatian serius MK, yang akan mempertimbangkan argumen dari kedua kelompok pemohon sebelum mengambil keputusan terkait batas usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kembali menjadi sorotan saat menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kali ini, gugatan diajukan terkait Pasal 169 huruf q Pemilu yang mengatur batas usia capres dan cawapres. 3 September 2023
Ada dua kelompok pemohon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal ini. Salah satunya meminta agar MK mengubah batas usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melakukan perlawanan terhadap gugatan ini dan menyerahkan keputusan kepada MK. Mereka mengingatkan bahwa persyaratan usia capres dan cawapres merupakan aspek kebijakan hukum terbuka
