Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Kubu Raya menanyakan ketidak hadiran jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diacara Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Terentang 2021.P
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Kubu Raya, meminta pemerintah terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada dinas PUPR. Mengingat pentingnya acara tersebut untuk dihadiri oleh PUPR dalam rangka menyerap aspirasi serta kebutuhan masyarakat dari bawah, terlebih soal pembangunan infrastuktur.
"Pasalnya tidak satu pun jajaran pegawai dinas PUPR yang menghadiri acara tersebut". Ungkap Ismail
Ketua PMII KKR Ismail, dengan tegas mengingatkan tentang tugas pokok dinas PUPR. "Semua dinas tentu mempunyai tugasnya masing-masing, dan Dinas PUPR mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah-daerah, terus bagaimana mau membangun, kalau menghadiri MUSRENBANG yang sudah tugasnya malah diabaikan". Tegasnya.
Ismail minta kepada pemerintah terkait, ganti saja KADIS yang kerjanya hanya main-main untuk memajukan daerah-daerah yang ada di KKR, imbuhnya.
Selaku ketua PC. PMII KKR Ismail menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan mengirimi surat kepada dinas PUPR untuk membicarakan perihal tersebut.
"kami akan kirimi surat, ya kalau tidak ditanggapi dengan baik, selaku mahasiswa, kami tetap komitmen akan mengawal berjalanya pembangunan daerah KKR ini". Terangnya. (Rika)
Kecamatan Terentang menggelar MUSRENBANG 2021 pada hari kamis 06/02/20 yang dihadiri oleh wakil bupati Kubu Raya dan ketua DPRD Kab. Kubu Raya.
