TK Dahlia Mendidik Siswa di Tengah Keterbatasan
PANARAGAN (Lampost.co) -- Taman Kanak-kanak (TK) Dahlia Tiyuh Mulyakencana, Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat, terus menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di tengah keterbatasan
fasilitas gedung dan lahan sekolah. Meski menjadi salah satu lembaga
PAUD tertua di Tubaba, TK yang berada di bawah naungan yayasan Dharma
Wanita Kecamatan Tulangbawang Tengah itu dalam proses belajar-mengajar masih menempati aset SDN 1 Mulyakencana.
"Saat ini statusnya masih menumpang di lokasi SDN 1 Mulyakencana. Sebab, dulu hanya di sini satu-satunya TK yang ada. Sampai sekarang pun masih berstatus numpang," ujar Kepala TK Dahlia, Suratmi, pekan lalu.
Berdiri sejak 20 Agustus 1981, hingga saat ini, sekolahnya tetap dapat beroperasi berkat kebaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba, yang mengizinkan untuk menggunakan asetnya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan TK. Surat izin beroperasi TK Dahlia pertama kali di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 229/I.-12-12/T/1985 yang ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kala itu.
"Untuk keterangan domisili sudah diperbaharui pada 22 Oktober 2014, yang menerapkan status tanah ini adalah aset milik SDN 1 Mulyakencana," ujar Suratmi, yang telah mengabdikan diri sejak 1990 itu.
Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Suratmi yang dibantu oleh empat tenaga pengajar berstatus honorer untuk terus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada anak didiknya.
"Ini sebuah tantangan bagi kami untuk berjuang terus supaya muridnya tetap ada, jangan sampai mati seperti TK lainnya," kata dia.
Selain sekolahnya, dia mengatakan masih banyak TK Darma Wanita yang tersebar di wilayahnya yang terpaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan menggunakan fasilitas umum. Suratmi juga menyampaikan keinginan sekolahnya menjadi PAUD berkategori TK pembina. Untuk dapat mewujudkannya pihak sekolah harus menyiapkan lahan sendiri minimal 1 hektare.
"Harapan kami semua pihak, termasuk anak-anak kami yang sudah berhasil, bisa membantu guna pengadaan tanah agar TK ini dapat terus berkembang," ujarnya.
Selain itu, Suratmi berharap Dinas Pendidikan setempat dapat menugaskan tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil untuk membantu KBM di TK yang ia kelola. "Selain fasilitas yang terbatas, kami berharap pemerintah dapat menugaskan guru PNS untuk diperbantukan ke TK ini, agar anak-anak dapat pendidikan yang lebih dari saat ini."
"Saat ini statusnya masih menumpang di lokasi SDN 1 Mulyakencana. Sebab, dulu hanya di sini satu-satunya TK yang ada. Sampai sekarang pun masih berstatus numpang," ujar Kepala TK Dahlia, Suratmi, pekan lalu.
Berdiri sejak 20 Agustus 1981, hingga saat ini, sekolahnya tetap dapat beroperasi berkat kebaikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tubaba, yang mengizinkan untuk menggunakan asetnya sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan TK. Surat izin beroperasi TK Dahlia pertama kali di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 229/I.-12-12/T/1985 yang ditandatangani oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kala itu.
"Untuk keterangan domisili sudah diperbaharui pada 22 Oktober 2014, yang menerapkan status tanah ini adalah aset milik SDN 1 Mulyakencana," ujar Suratmi, yang telah mengabdikan diri sejak 1990 itu.
Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Suratmi yang dibantu oleh empat tenaga pengajar berstatus honorer untuk terus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada anak didiknya.
"Ini sebuah tantangan bagi kami untuk berjuang terus supaya muridnya tetap ada, jangan sampai mati seperti TK lainnya," kata dia.
Selain sekolahnya, dia mengatakan masih banyak TK Darma Wanita yang tersebar di wilayahnya yang terpaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan menggunakan fasilitas umum. Suratmi juga menyampaikan keinginan sekolahnya menjadi PAUD berkategori TK pembina. Untuk dapat mewujudkannya pihak sekolah harus menyiapkan lahan sendiri minimal 1 hektare.
"Harapan kami semua pihak, termasuk anak-anak kami yang sudah berhasil, bisa membantu guna pengadaan tanah agar TK ini dapat terus berkembang," ujarnya.
Selain itu, Suratmi berharap Dinas Pendidikan setempat dapat menugaskan tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil untuk membantu KBM di TK yang ia kelola. "Selain fasilitas yang terbatas, kami berharap pemerintah dapat menugaskan guru PNS untuk diperbantukan ke TK ini, agar anak-anak dapat pendidikan yang lebih dari saat ini."
